Annur Muhiyam

Selasa 4 Oktober 2011, rombongan Anggota DPRD Bogor, dengan di dampingi oleh Dinas Sosial DKI Jakarta, melakukan kunjungan ke PKBM Bina Mandiri di Jakarta Selatan. ke Yayasan An Nur Muhiyam Jakarta Selatan, pukul 13.00 Wib, dengan disambut oleh anak-anak binaan, pengurus serta Satuan Bhakti Pekerjaan Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial RI.

Kunjungan yang berlangsung sekitar 1 jam, diisi dengan persentasi dari Rumah Singgah Annur Muhiyam dengan memaparkan sejarah dan program kerja yang sedang berjalan dalam melakukan pembinaan anak jalanan, khususnya melalui Program PKSA dari Kementerian Sosial RI dan Dinsos DKI, di wilayah Jakata Selatan, serta tanya jawab dan dialog dengan anak binaan rumah singgah Annur Muhiyam.

Diskusi dan tanya jawab yang dilakukan bermuara pada bagaiamana pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Rumah Singgah, serta menekankan bahwa rumah singgah berbeda dengan panti.
Selain itu, anak binaan dari rumah singgah balarenik, menunjukan kreatifitasnya dalam bermusik, Asep, anak binaan dari balarenik, menyanyi–kan sebuah lagi dari D’Masive yaitu Jangan Menyerah, dan mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari rombongan Anggota DPRD Bogor dan Dinsos DKI Jakarta, serta Aji anak berusia 7 tahun menyanyikan lagu dari Wali, yang Aku Bukan Bang Toyib.

Setelah kegiatan menjelan akhir, Rombongan DPRD Bogor dan Rumah Singgah Annur Muhiyam bertuukar cinderamata, Anur Muhiyam sendiri memberikan kenang-kenangan CD Musik hasil rekaman anak binaan Annur Muhiyam, serta kaos bertuliskan Relawan Annur Muhiyam, yang kemudian diakhiri Sesi foto bersama.
Semoga dengan kepedulian dari pemerintah yang semakin tinggi terhadap permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya anak jalanan, dapat menekan jumlah anak jalanan dengan melakukan pembinaan yang lebih sistematis dan dapat mewujudkan Indonesia Bebas Anak Jalanan, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Sosial RI.

Sedikitnya 12 juta anak Indonesia usia SMA putus sekolah. Demikian juga 29 juta anak usia PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tak terlayani dan 41 juta wajib belajar sembilan tahun bernasib sama, kata Bp. Fasli Jalal, wakil Kemendikbud.
Dari sekian juta tunas bangsa yang drop-out sekolah, memang banyak faktor penyebabnya dan yang dominan adalah kendala masalah ekonomi orangtua, maka dari kelompok inilah yang akan melahirkan benih-benih pekerja anak ataupun anak jalanan, diantaranya adalah pengamen, pemulung, penyemir sepatu, pedagang koran, tukang parkir, tukang sapu di bis kota/ kereta api, dan yang tidak lebih baik nasibnya adalah PRT anak, prostitusi anak, buruh anak pada industri tekstil, industri kembang api, perkebunan karet, industri bidang pertanian, industri batu bata, industri karpet, penyamakan kulit, pabrik gelas/kaca, pabrik kapur tulis, dan lain-lain (13 macam bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk pada anak, berdasarkan UU no. 1 th 2000 Konvensi ILO no. 182 th 1999).

Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2003, terdapat 566.526 pekerja anak di seluruh Indonesia dan berdasarkan data dari ILO-IPEC pada Juni 2007, lebih dari 132 juta anak laki-laki dan perempuan di dunia, berumur 6 hingga 14 tahun yang bekerja di bidang pertanian, jasa, dan industri rumah-tangga. Sebagian besar dari mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang dan sering dalam kondisi kerja yang berbahaya. Anak-anak bernasib malang tersebut juga tidak mendapatkan peluang pendidikan yang sebenarnya merupakan pintu keluar untuk mendapatkan mas depan yang lebih baik.

Semua itu terjadi lantaran besarnya biaya pendidikan untuk ukuran mereka. Keluarga yang menggantung–kan hidup dari pekerjaan sang anak atau karena tidak tersedianya fasilitas khusus untuk mereka di sekolah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud memberikan solusi bagi anak-anak yang putus sekolah dan mungkin terpaksa bekerja, melalui jalur SMP/ SMA Terbuka atau melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.

Dalam UUD 1945, pasal 31 dan UU No. 20 Th 2003 tentang Sisdiknas yang menjamin hak atas pendidikan dasar (SD-SMP) bagi warga negara yang berusia 7 hingga 15 tahun, dan juga kesadaran akan pendidikan sebagai suatu hak mendasar yang dimiliki setiap anak manusia yang dilahirkan, sesuai dengan Deklarasi HAM pasal 26, bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Bahkan dalam UU No. 23 th 2002 tentang Perlindungan Anak dari Pasal 48 hingga Pasal 54 dengan jelas dan tegas menjelaskan beberapa hak-hak anak yang harus diberikan oleh orangtua, masyarakat dan negara, serta sangsi bagi setiap orang termasuk orangtua yang melakukan penelantaran dan diskriminasi pada anak, terancam pidana maksimal 5 tahun dan/ atau denda maksimal seratus juta rupiah!

Kesadaran atas pendidikan sebagai hak, belum muncul secara merata di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak hanya pada tingkat ‘majikan’ namun juga pada keluarga anak (orangtua) dan masyarakat sekitar tempat tinggal anak.
Pendidikan sebagai hak lebih dipandang sebagai suatu isu mengenai HAM yang tidak lekat dengan kehidupan masyarakat marjinal. Karena itu, dalam pemenuhan hak pendidikan untuk para pekerja anak, perlu dipikirkan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan para pekerja anak dengan melihat per–soalan sehari-hari yang mereka hadapi.

[Suwagio, Tutor]

Hari Rabu itu akan menjadi hari yang istimewa bagi anak-anak binaan PKBM Bina Mandiri, karena di hari itu mereka bisa ikut berkumpul bersama ribuan anak-anak ‘sekolah formal’ lain, di gedung ‘pusat pemerintahan’ dunia pendidikan Indonesia.

Betapa tidak? Meskipun selama ini mereka tidak dapat merasakan bagaimana ‘rasanya’ berbaris di depan ruang kelas sebelum masuk kelas, ataupun bagaimana ‘rasanya’ diabsen sebelum memulai pelajaran; namun hari ini mereka bisa merasakan bagaimana ‘rasanya’ berkumpul bersama saudara-saudara sekandung ‘anak-anak Indonesia’ yang sama-sama menjadi ahli waris masa depan bangsa Indonesia. Yup, ibu pertiwi tidak mengenal istilah anak tiri dalam kandungannya, semuanya adalah anak kandung karena berada dalam kandungan yang sama, yaitu kandungan dunia pendidikan Indonesia, sehingga semua memiliki hak yang sama dalam meraih masa depannya masing-masing, dan semua kembali tergantung kepada semangat untuk meraihnya. Sebab, baik mereka yang berada di sekolah formal ataupun yang berada di sekolah informal non-formal, masing-masing tetap harus berusaha semaksimal mungkin dalam meraih kegemilangan masa depannya.

Dan di hari Rabu 20 Mei itu, PKBM Bina Mandiri mengirimkan masing-masing 30 orang peserta Kelompok Belajar Paket A, B, dan C; serta sekitar 10 orang tutor dan pendampingnya dalam perrayaan akbar tingkat nasional tersebut. Hal istimewa lainnya adalah, anak-anak binaan PKBM Bina Mandiri ini mengenakan baju seragam yang berlogo tut wuri handayani, yang mereka rancang dan produksi sendiri.

[STH]

Pada tanggal 15 Desember yang baru lalu, tim jurnalis Koran Anak Yayasan Annur Muhiyam turut hadir meliput kegiatan yang diselenggarakan pihak Kemensos di lokasi Gelanggang Olah Raga (GOR) Ciracas, jalan Raya Bogor, Jakarta timur.

Acara ini dihadiri sekitar 30 rumah singgah/ LKSA (Lembaga Kesejah–teraan Sosial Anak) yang dikomandani oleh Drs. Umar Sumardinata, MM. sebagai Ketua Forum Rumah Singgah DKI Jakarta. Lebih kurang 8.000 anak jalanan (pekerja anak) dan balita prasejahtera yang mendapatkan program PKSA dan TAS dengan masing-masing mendapatkan buku tabungan sangat antusias mengacungkan buku tabungannya yang merupakan program lanjutan Kemensos yang bertujuan untuk memenuhi sebagian hak-hak dasar anak jalanan, diantaranya adalah pemenuhan akan pendidikan dasar (dikdas) anak; hak untuk mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi; hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat diperlukan; hak untuk beristirahat, bermain, dan rekreasi; hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi/ eksploitasi/ pelecehan; hak untuk mendapatkan kasih sayang/ perhatian/ perawatan; hak untuk mengekspresikan pandangan dan keberanian mengutarakan pendapat; hak untuk mendapatkan pelayanan dan bantuan khusus disaat membutuhkan.

Memang masih sangat minim besarnya bantuan pihak Kemensos bila dibandingkan dengan kebutuhan mereka selama satu tahun, tentu nilai satu setengah juta rupiah masih sangat kurang untuk pemenuhan 10 hak-hak dasar anak jalanan/ mar–jinal di rumah singgah, apalagi mereka makan-tidur/ istirahat-mandi-belajar-ber–aktivitas-bersosialisasi di rumah singgah yang sudah dianggap sebagai rumah mereka sendiri.

Tujuan Kemensos memberikan bantuan, agar turut meringankan beban operasional rumah singgah dan yang lebih utama lagi agar anak jalanan tidak lagi turun ke jalan atau minimal berkurang jam-nya mereka di jalan. Sehingga mereka lebih banyak waktu di rumah singgah mengisi dengan berbagai macam aktivitas; mulai dari belajar mengikuti pendidikan kesetaraan atau kembali lagi ke sekolah untuk mereka yang masih usia sekolah dengan program beasiswa/ orangtua asuh; mengisi waktu dengan belajar ketrampilan (life skill) sesuai minat bakat; istirahat/ bermain dan bersosialisasi dengan sesama atau dengan pendamping/ tutor dan lain sebagainya.

Semoga tujuan Kemensos agar jalan-jalan di ibukota negara terbebas dari anak-anak jalanan segera menjadi kenyataan. Dalam hal ini tentu dituntut peran lebih aktif-kreatif dan inovatif dari pengelola dan pengurus rumah singgah. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana mengoptimalkan dan merealisasikan niatan Kemensos tersebut melalui terobosan-terobosan kreatif-inovatif dari pelaksanaan program-program yang dibuat berdasarkan kesepakatan (MoU) tujuh Kementerian yang digagas pihak Kemensos tahun lalu tersebut, sehingga akan lebih dapat dirasakan hasilnya guna pemberdayaan menuju kesejahteraan bagi anak-anak jalanan yang bagaimanapun juga adalah merupakan tunas-tunas bangsa.

[Suwagio, Tutor]

Penyelesaian persoalan anak jalanan dan kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama. Sebab, faktor utama yang mendorong anak-anak turun ke jalanan adalah kemiskinan.
Ada dua cara pandang terkait anak jalanan. Pertama, anak jalanan sebagai sebuah masalah dan kedua sebagai sebuah fenomena. Dalam pandangan  Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Makmur Sunusi, anak jalanan bukanlah sebuah masalah melainkan sebuah fenomena yang menunjukkan suatu gejala tertentu.
Yang jadi masalah adalah apa yang ada di balik fenomena tersebut, apa penyebab utamanya? Dalam kasus anak jalanan,  sebab utamanya adalah kemiskinan. Dari situ kemudian kita lihat berapa populasinya dan dari mana kantong-kantongnya. Jadi harus paralel antara mengurangi populasi kemiskinan dengan gejala yang terjadi. Sepanjang kemiskinan masih ada maka fenomena anak jalanan masih akan terus ada,” papar Makmur ketika berbicara dalam acara bertajuk ‘Open Dialog Issue/Debat Publik Dalam Rangka Publikasi dan Promosi Program Kesejahteraan Sosial Anak’, di Jakarta, Selasa (3/5).

Lebih jauh Makmur mengatakan,  tertutupnya akses masyarakat miskin ke sumber-sumber modal telah me–nyebabkan mereka mengambil jalan pintas dengan mengeksploitasi anak mereka sendiri. Karena itu yang harus dilakukan dalam menyelesaikan persoalan anak jalanan pertama-tama adalah bagaimana mengembalikan anak-anak yang sudah terlanjur turun ke jalan agar dapat  bersekolah lagi dan memberdayakan orang tua mereka dengan memberi bantuan modal untuk usaha.

Dari sini kami ingin agar selain ada Program Keluarga Harapan (PKH) juga ada PKH untuk anak. Sebab selama ini PKH langsung diberikan melalui jalur keluarga sedangkan anak-anak yang termasuk dalam kategori marjinal tidak mendapat bantuan. Inilah awal dari ide membuat Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA),” terang Makmur.
Makmur menjelaskan, untuk menangani anak jalanan pemerintah sudah menyediakan dana APBN untuk 4.500 anak jalanan. Sementara untuk mencapai target ‘Jakarta Bebas Anak Jalanan Tahun 2011’ Pemda DKI melalui APBD telah menganggarkan dana untuk 2.500 anak jalanan dari 8.000 anak jalanan yang ada di DKI Jakarta.
Kami terus mencari metode yang sistematis untuk menangani anak jalanan. Dan itu tidak gampang karena harus melihat dari berbagai sisi. Ketika sudah mendapat design yang pas, harus dilihat lagi berapa jumlah populasi mereka dan bagaimana aksinya dengan dana yang ada. Sejauh ini sudah ada 320 perusahaan yang mau terlibat dalam penanganan anak jalanan sehingga kami optimis target tahun 2011 Jakarta Bebas Anak Jalanan akan bisa tercapai,” kata Makmur optimis.

Jika nantinya terjadi penyimpangan dalam target tersebut, Makmur menambahkan, itu artinya anak-anak jalanan itu berasal dari luar Jakarta. Untuk mengatasinya harus dibuat blokade atas daerah-daerah yang menjadi daerah tempat anak-anak tersebut berasal. Caranya dengan menerapkan program yang sama di daerah itu dengan melibatkan pemerintah daerah.

Tidak Selalu Bisa Kembali ke Sekolah
Umar Sumardinata dari Rumah Singgah An Nur Muhiyam, Jakarta, yang turut menjadi pembicara dalam acara tersebut menyatakan, sejauh ini PKSA berhasil membuat anak-anak jalanan yang ditanganinya keluar dari jalanan. Dari 75 anak jalanan yang diasuhnya sebanyak 85 persen telah kembali ke keluarga mereka dan bisa bersekolah lagi.
Jumlah anak jalanan yang masih dalam usia sekolah sudah jauh berkurang sekarang ini. Yang mengamen justru kebanyakan yang sudah berusia 18 tahun ke atas, yang sudah bukan anak-anak lagi,” ujar Umar.
Sementara itu Abdul Hakim dari International Labour Organization (ILO) mengatakan, fakta yang terjadi di lapangan seringkali tidak semudah yang dibayangkan, khususnya terkait usaha mengembalikan anak-anak jalanan ke sekolah. Nyatanya, banyak sekolah yang menolak menampung anak-anak jalanan di tempat mereka dengan alasan bukan berasal dari DKI Jakarta.

Misalnya saja pada tahun 2009, dari 1.200 anak jalanan yang ditangani hanya 204 yang benar-benar bisa kembali ke sekolah lagi. Itu pun setelah diperjuangkan habis-habisan. Sebab 25 persen dari anak-anak tersebut bukan warga DKI Jakarta. PKSA merupakan program yang menarik, terlebih tujuannya adalah mengembalikan anak ke sekolah. Sayangnya institusi pendidikan yang menjadi rujukan tidak pernah siap, walaupun sudah ada MoU dengan Kementerian Pendidikan Nasional,” tegas Hakim.
Menanggapi hal tersebut Makmur menyatakan masalah anak jalanan yang tidak diterima di sekolah seharusnya tidak terjadi. Sebab, beberapa tahun lalu hal itu memang tidak menjadi masalah, terlebih ketika ada Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang disediakan khusus untuk anak marjinal.

Jadi dulu ada dua BOS yakni di Kemensos, yang dananya berasal dari ADB, dan di Kemendiknas. Dana BOS di Kemensos dibuat untuk anak-anak termarjinalkan seperti anak jalanan. Namun, pada saat ADB pergi, dana BOS di Kemensos dihentikan. Akibatnya, anak jalanan kembali tidak terurus,” tukasnya.

Menghindari kejaran aparat Tramtib sepertinya sudah menjadi pengalaman rutin yang dialami Suryanto sehari-hari. Bila sedang beruntung Suryanto bisa lolos dari kejaran aparat Tramtib, tapi kalau sedang nahas tidak jarang ia ditangkap aparat. Kalau sudah begitu ia akan dimasukkan ke panti sosial yang kemudian menjadi rumah penampungannya. Namun seminggu kemudian dia bisa terbebas lagi. Tidak sekali itu saja Suryanto melakoni keluar masuk tempat penampungan. Sudah seringkali ia keluar masuk panti sosial.

Suryanto merupakan salah satu dari sekian banyak anak yang biasa mengais rejeki di perempatan Matraman, Jakarta Timur. Kehidupan tidak menentu itu dilakoni Suryanto sejak umur sembilan tahun. Kalau tidak mengamen di perempatan, Suryanto biasa mengamen di gerbong kereta api. Sebenarnya ada keinginan Suryanto untuk sekolah, tapi apa daya tidak memiliki biaya. Akibatnya  tidak ada pilihan bagi Suryanto untuk menjalani kehidupan sebagai anak jalanan. ”Dengan mengamen saya bisa punya uang untuk makan,” ungkap Jefri, sapaan akrab Suryanto.

Namun sejak tahun 2000 kehidupan bebas menjadi anak jalanan ia tinggalkan setelah dia bergabung di Rumah Singgah Bina Mandiri (RSBM) di kawasan Bukit Duri Jakarta Selatan. Berbeda dengan tempat penam–pungan lain, justru tinggal di RSBM ini dia merasa betah tinggal di sana. Sebab di rumah singgah itu ia bisa  melanjutkan sekolahnya. “Alham–dulillah semua biaya sekolah ditanggung rumah singgah, tugas kami hanya belajar dan belajar untuk menuntut ilmu,” paparnya.
Kini sudah delapan tahun lebih ia tinggal di rumah singgah tersebut. Hampir setiap hari waktunya dihabiskan untuk tinggal di rumah singgah. Jika pagi ia ikut sekolah formal, pulang sekolah mengikuti kegiatan keterampilan yang diajarkan di rumah singgah. “Bagi saya sih nggak ada bosannya menghuni rumah singgah. Asyik, banyak teman. Apalagi diberikan berbagai kegiatan keterampilan,” ucap pengamen jalanan asal Solo, Jawa Tengah ini.

Alhasil dengan ketekunannya dalam belajar Jefri berhasil menyelesaikan sekolahnya hingga Paket C. Selain itu, dari kegiatan lainnya di rumah singgah, ia juga mahir mengoperasikan komputer, dan membuat desain grafis. “Awalnya, menyalakan komputer aja nggak tahu gimana, lihat barangnya aja belum pernah,” akunya sambil tersenyum malu.
Setelah setiap hari belajar keterampilan komputer akhirnya Suryanto dapat menguasai berbagai program, seperti Photoshop, Coreldraw, Pagemaker, dll. Dengan keterampilan yang ia miliki itu kini Suryanto bisa melayani berbagai order desain, baik untuk spanduk maupun baliho dan standing banner. Sudah banyak pula order yang diterimanya. Bahkan hampir setiap hari ia selalu disibukkan dengan mendesain berbagai pesanan. “Saat ini kalau hanya rekayasa foto digital di komputer juga bisa,” jelas Suryanto bangga.

Kini dengan keterampilannya mengoperasikan komputer tersebut, Suryanto bisa melupakan masa lalunya yang kelam saat masih sering dikejar-kejar Tramtib. Dia juga berharap teman-teman di jalan bisa mengikuti jejaknya, belajar memiliki keterampilan. Dengan keterampilan itu bisa digunakan untuk hidup mandiri.

Kerasnya kehidupan anak jalanan belakangan menjadi sorotan nasional. Terungkapnya kasus pembunuhan dengan mutilasi oleh psikopat bernama “Babe” menjadi pemicunya. Babe mengaku membunuh, dan memutilasi empat belas anak jalanan yang menjadi “binaannya”.

Setelah kasus Babe mencuat, perhatian terhadap keberadaan anak jalanan ikut terangkat. Tidak hanya pemerintah melalui Dinas Sosial, tetapi juga banyak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berperan serta untuk “mengangkat” anak jalanan dari habitatnya di jalan. Bahkan Menteri Sosial telah mencanangkkan pada tahun 2011 seluruh ruas jalan di Indonesia bebas dari anak jalanan.

“Kami bergelut di LSM yang terjun langsung mencermati kondisi anak jalanan di Jakarta. Menurut hemat saya, anak jalanan harus disadar bahwa pendidikan mampu menye–lamatkan hidup mereka. Meskipun akan memerlukan waktu antara lima hingga sepuluh tahun ke depan, tetapi kesadaran itu harus ditanamkan dari sekarang,” kata Drs. Umar Sumardinata, pimpinan rumah singgah Insan Mandiri.

Tentu saja bukan tanpa hambatan dalam mengajak anak-anak yang biasa hidup sesuka hati untuk mengikuti pendidikan formal. Karena mereka yang seharian berada di jalanan untuk mencari uang, harus “duduk diam” mendengarkan paparan yang sebagian besar tidak dipahami kegunaannya. Artinya, dengan mengikuti pembelajaran justru mengurangi pendapatan yang sangat besar manfaatnya bagi diri sendiri dan keluarganya.

Padahal, dalam keluarga anak jalanan, pendapatan sekarang diguna–kan untuk mencukupi kebutuhan hari ini. Untuk esok hari, baru diupayakan pada hari itu juga. Tidak ada perencanaan terhadap masa depan dan membiarkan hidup mengalir begitu saja di jalanan. Bahkan menyisihkan uang untuk kesehatan pun tidak pernah mereka lakukan.
“Mereka tidak peduli. Berapapun uang yang didapatkan akan dihabiskan pada hari itu juga. Karena besok toh bisa mencari lagi, begitu seterusnya. Jadi mereka memang tidak memiliki manajemen terhadap penghasilan sendiri. Makanya saya memotivasi mereka untuk ‘merelakan’ sedikit waktunya untuk mencari ilmu, dengan mengikuti pendidikan. Mereka harus tahu bahwa pendidikan akan menolong saat mereka dalam kesusahan,” tambahnya.

Penuh Perjuangan
Menurut Drs. Umar Sumardinata, sangat sulit untuk mengajak anak jalanan menempuh pendidikan. Sepanjang hari mereka hidup di jalanan, bermain-main dan memperoleh makanan dengan mudah. Untuk itu, ditempuh jalan tengah bagi anak jalanan dalam menyelenggara–kan pendidikan bagi mereka. Tidak hanya Kejar Paket A, B, dan C, tetapi juga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi anak jalanan tersebut.

Umar mengakui, untuk meyakinkan anak jalanan agar mereka menjalani pendidikan non formal dan informal sangat berat. Banyak tantangan dan hambatan yang harus diatasinya, mulai sarana dan prasarana hingga keengganan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya karena akan mengurangi waktu mereka untuk mencari uang bagi hidupnya. Ia harus mendatangi satu per satu anak-anak jalanan di tempat tinggalnya dan berbicara dengan orang tua masing-masing.
Umar juga harus banyak “beredar” di jalan-jalan, di bawah jembatan, bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, stasiun dan terminal, serta para pemilik lapak agar dikenali oleh anak jalanan. Ia juga melakukan pendekatan terhadap orang-orang kurang mampu di kampung-kampung untuk tetap menyekolahkan anak-anaknya.
“Dalam merekrut anak-anak jalanan agar mereka berpendidikan memerlu–kan perjuangan tersendiri. Kesabaran dalam menghadapi mereka merupakan modal utama agar program-program yang kita jalankan berhasil. Bagi mereka ijazah tidak penting, tetapi keterampilan sebagai bekal hidup lebih utama,” ungkapnya.
Awalnya, lanjut mantan pengajar sebuah SMA di daerah Cawang ini, ia memberikan bimbingan belajar (Bim–bel) bagi siswa yang orang tuanya mengalami PHK akibat krisis moneter tahun 1997. Banyak siswa yang tidak kembali ke sekolah, sementara pihak sekolah tidak memberikan dispensasi khusus bagi anak-anak korban PHK. Sebagai Pembina OSIS, ia berupaya sekuat tenaga agar anak-anak tersebut bisa kembali sekolah. Hasilnya nihil, keputusan sekolah tetap dijalankan dengan akibat banyak anak tidak sekolah dan terjun ke jalanan.
Umar tergerak hatinya untuk memberikan pertolongan. Ia membuka bimbingan belajar di rumah bagi anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Tempatnya di mushola di dekat rumahnya di bantaran rel Matraman. Ia memberikan pembelajaran bagi anak-anak tidak mampu. Dari situ, ia tahu bahwa kendala klasik yang membuat anak-anak tidak sekolah hanya satu, ekonomi. Padahal, banyak orang tua yang sebenarnya memiliki motivasi kuat untuk menyekolahkan anak-anaknya.
“Tetapi karena krisis, mereka terpaksa membiarkan anak-anaknya berhenti sekolah. Alasan ini saya temukan saat mengajar di sebuah LSM di rumah singgah, menjadi volunteer/ tutor bagi anak-anak jalanan di daerah Cempaka Putih serta anak-anak bermasalah hukum di LP Salemba. Pemerintah dan ILO menanyakan kesediaan saya untuk membuka sendiri rumah singgah bagi anak-anak terlantar,” kisah mantan marketing asuransi ini.
Dinas sosial, jelasnya, mendorong dirinya agar melembagakan tempat pendidikan yang dikelolanya. Dengan bantuan seorang donatur (Pak Intan) ia kemudian mendirikan rumah belajar/ rumah singgah dalam bentuk yayasan (Yayasan Annur Muhiyam) pada tanggal 9 Februari 1999.

Produk Ilegal
Dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan anak jalanan, Umar menemui banyak kendala. Terutama datang dari komunitas anak jalanan sendiri, yang sulit untuk menerima kenyataan bahwa mereka memerlukan pendidikan. Pasalnya, untuk dapat mengakses pendidikan formal mereka tidak memiliki persyaratan yang diperlukan seperti Akte Kelahiran, KTP dan KK milik orang tuanya.

“Mereka merupakan produk ilegal dan tinggal di bantaran kali dan pinggir rel yang tidak memiliki identitas resmi dan sah. Kedua, mereka memang dari keluarga pendidikan rendah dan buta huruf, sehingga dorongan orang tua agar anaknya berpendidikan juga rendah,” kisahnya.

Di sisi lain, jelas Umar yang memiliki warga binaan se–jumlah 800 orang ini, masyarakat juga belum mendukung sepenuhnya ter–hadap upaya per–lindungan anak.   Tidak heran, hak-hak dasar anak seperti termaktub dalam UU Perlindungan Anak seakan-akan ter–abaikan. Penyebabnya adalah karena UU PA belum sepenuhnya di–sosialisasikan hingga ke tingkat akar rumput (grass root), akibat minimnya anggaran untuk itu.

Dengan anggaran yang minim, jelasnya, untuk memberikan sarana dan prasarana belajar di rumah singgah menjadi masalah yang cukup pelik. Anggaran yang kecil juga menimpa panti-panti sosial yang dikelola Dinas Sosial yang hanya memberikan Rp 3000 per hari bagi para penghuninya. Padahal, panti sosial adalah tempat rujukan dari rumah singgah bagi anak jalanan yang dianggap memiliki potensi untuk berkembang.

“Kita juara umum tingkat nasional lomba musik anak jalanan dan mengadakan pelatihan bagi anak-anak di atas usia 17 tahun. Tahun 2000, rumah singgah ini dimulai dengan “menjinakkan” 40 anak jalanan, yang sekarang sudah sukses. Salah satunya bahkan menjadi Kepala Sekolah MDI di Sukabumi. Dari situ kelihatan kalau pendidikan itu mampu mengubah nasib suatu bangsa,” tandasnya.

Pemberian Pelayanan Emergency dan Pelayanan Kesehatan , sasarannya adalah korban banjir di wilayah kelurahan Bukit Duri, Kelurahan Kampung Melayu, dan Kelurahan Manggarai dari bulan Februari s.d Juli 2002. kegiatan yang dilaksanakan pemberian makanan balita, paket sembako, pelayanan kesehatan, pelatihan pencegahan penyakit malaria, disentri, hiptosirosis, demam berdarah, pengelolaan air bersih dan pelatihan manajemen bencana.

Pemberian pelayanan kesejahteraan sosial anak jalanan, pemulung, terlantar, dan yatim/piatu, melalui kegiatan pelayanan kesehatan; operasi katarak, chek up, dan perlengkapan kesehatan.

Pelayanan kesejahteraan Sosial anak (PKSA) untuk pemenuhan Hak-hak Dasar Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus berupa layanan pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesiapan belajar, dan layanan dukungan dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak-hak Anak bagi Anak berusia 0-17 tahun yang membutuhkan perlindungan khusus. Mitra Direktorat Pelayanan Sosial Anak DEPSOS RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal Informal dan Dunia Perusahaan dan Media Masa.

Pendidikan Anak Usia Dini (PADU) dan Ketompok Bermain Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, untuk kegiatan bimbingan belajar, bermain, pelayanan kesehatan dan pemberian gizi bagi anak dari keluarga kurang mampu yang akan memasuki Pra Sekolah Dasar. Dari tahun 2003 s.d. sekarang.

Pelayanan kesejahteraan Sosial Anak (PKS Anak Jalanan) untuk pemenuhan Hak-hak Dasar Anak yang membutuhkan Perlindungan khusus berupa layanan pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesiapan belajar, dan layanan dukungan dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak-hak Anak bagi anak berusia 0-17 tahun yang membutuhkan perlindungan khusus. Mitra Direktorat Pelayanan Sosial Anak KEMENSOS RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal Informal, Dunia Perusahaan dan Media Massa.

Program  Pengembangan Rehabilitasi sosial dan pendidikan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis daerah rawan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat tahun 2010, kegiatannya: rehabilitasi sosial, keterampilan, jaminan hidup dan pemberian modal usaha serta pendampingan lanjutan.